Kubu Agus Suparmanto Tolak Keputusan Pemerintah Sahkan PPP Mardiono

PARTAI Persatuan Pembangunan kubu Agus Suparmanto menolak pengesahan kepengurusan partai pimpinan Muhamad Mardiono olah pemerintah. Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy mengklaim surat keputusan Menyeri Hukum cacat hukum karena tanpa melalui delapan poin yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 34/2017.

Romahurmuziy menilai SK kepengurusan Mardiono tidak mendapatkan persyaratan poin enam Permenkumham 34/2017. Aturan itu menjelaskan surat keterangan tidak dalam perselisihan internal partai politik dari mahkamah partai politik. Kubu Agus, kata dia, sudah memastikan kepada mahkamah partai yang dipimpin Irfan Pulungan bahwa mereka tidak menerbitkan surat untuk kepengurusan Mardiono.

Menurut Romi, sapaan akrab Romharumuziy, SK Menteri Hukum juga mengabaikan seluruh fakta yang terjadi dalam Muktamar X PPP, bahwa tidak ada aklamasi untuk Mardiono. "Yang ada adalah klaim aklamasi oleh pimpinan sidang Amir Uskara di tengah hujan interupsi penolakan dari floor, yang berakibat kaburnya Amir dari arena sidang," kata Romi melalui keterangan tertulis pada Kamis, 2 Oktober 2025.

Romi mengklaim yang menjalankan seluruh proses muktamar secara konstitusional adalah muktamirin yang memutuskan Agus Suparmanto sebagai ketua umum. Ia menyatakan surat pemerintah bertentangan dengan hasil Silaturahmi Nasional Alim Ulama 8 Sep 2025 di Ponpes KHAS Kempek, Cirebon, Jawa Barat. Pertemuan itu menyatakan bahwa seluruh ulama PPP se-Indonesia menolak Mardiono untuk melanjutkan kepemimpinannya pada Muktamar X PPP 2025.

Kubu Agus akan melakukan langkah politik, langkah administrasi, dan gugatan hukum bila diperlukan agar Menkum membatalkan SK tersebut. Agus telah mengirimkan surat permohonan audiensi dan suat keberatan kepada Menteri Hukum atas terbitnya SK tersebut.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas telah mengesahkan kepengurusan PPP kubu Mardiono. Supratman mengatakan pihak Mardiono mendaftarkan kepengurusannya pada Selasa, 30 September 2025. Politikus Partai Gerindra itu menandatangani berkas pengesahan itu sehari setelahnya, pada Rabu, 1 Oktober 2025. 

Pengesahan kepengurusan Mardiono berdasarkan penelitian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Supratman mengatakan Kementerian Hukum mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga muktamar kesembilan PPP di Makassar pada 2020. Ketentuan pemilihan calon Ketua Umum PPP berdasarkan muktamar ke-9 itu tetap dan tidak berubah.

Supratman menyatakan tidak tahu apakah kubu Mardiono telah mengambil kembali surat pengesahan kepengurusan tersebut. Mantan Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat ini menceritakan ia menandatangani surat pengesahan kepengurusan PPP kemarin antara pukul 10.00-11.00 WIB. 

Sore harinya, kubu Agus Suparmanto baru mendaftarkan kepengurusan. "Intinya surat keputusan Menteri Hukum tentang pengesahan kepengurusan hasil Muktamar ke-10 itu sudah saya tandatangani kemarin," kata Supratman di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 2 Oktober 2025.