MBG Watch Desak BGN Lakukan Audit soal Kepemilikan 41 Dapur MBG Anak Wakil DPRD Sulsel

MBG Watch mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan audit menyeluruh terhadap kepemilikan 41 dapur layanan makan bergizi gratis (MBG) yang dikelola oleh anak seorang wakil ketua DPRD Sulawesi Selatan, Yasir Machmud. Desakan ini muncul setelah BGN sebelumnya memaklumi kepemilikan tersebut dan menyatakan tidak ada persoalan dalam keterlibatan pihak bersangkutan.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang juga bagian dari MBG Watch, Galau D Muhammad, menilai pemakluman itu keliru dan mengabaikan potensi benturan kepentingan. “Respons BGN yang memaklumi kepemilikan dapur oleh anak wakil DPRD atau afiliasi pejabat publik tertentu itu keliru. Ini seakan-akan mengabaikan conflict of interest dalam penyediaan MBG,” ujarnya saat dihubungi pada Jumat, 21 November 2025.

Menurut Galau, kepemilikan 41 dapur oleh satu keluarga pejabat publik bukan persoalan sepele dan harus menjadi perhatian serius. Skala tersebut, katanya, jelas membutuhkan pengawasan ketat dari BGN. “Apalagi ini lebih dari 40 SPPG di bawah satu naungan. Ini seharusnya diawasi dengan ketat,” ucapnya.

Galau menekankan program MBG menggunakan anggaran publik dalam jumlah sangat besar, yakni Rp 223 triliun dari anggaran pendidikan, dan secara keseluruhan mencapai Rp 335 triliun. Karena bersumber dari pajak dan utang negara, kata dia, pengawasan terhadap penyedia layanan MBG harus dilakukan tanpa kompromi.

“Ketika satu afiliasi, atau dapur MBG terafiliasi keluarga pejabat publik tertentu memiliki 41 dapur, ini harus diaudit dan keuangannya harus dipastikan secara ketat. Risiko penyimpangannya membesar,” kata Galau.

Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya menilai putri dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Yasir Machmud, tidak memonopoli kepemilikan SPPG. Yasika Aulia Ramadhani, anak Yasir Machmud, memiliki 41 dapur MBG di wilayah Sulawesi Selatan.

Menurut Dadan, pembangunan SPPG Yasika yang tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) justru merupakan investasi dalam program MBG. "Itu, kan, bukan uang negara, itu investasi. Jadi siapapun yang mampu membangun, dipersilakan," ujar Dadan di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, pada Rabu, 19 November 2025.

Penguasaan puluhan dapur MBG oleh putri legislator daerah tersebut menjadi sorotan publik karena viral di media sosial. Kepemilikan SPPG ini dipertanyakan lantaran BGN menentukan bahwa satu yayasan hanya boleh memiliki paling banyak 10 unit dapur saja.