Mendagri Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Bahas Evaluasi Program MBG

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian akan mengumpulkan seluruh pejabat Kepala Daerah untuk membahas program makan bergizi gratis (MBG). Rapat koordinasi tersebut akan digelar melalui daring pada besok pagi, Senin, 29 September 2025.

Tito mengatakan rapat tersebut juga akan dihadiri oleh Menteri Kesehatan. "Pak Menkes yang akan memberikan arahan teknis kepada Kepala Dinas Kesehatan," kata dia dalam konferensi pers di gedung Kementerian Kesehatan, Ahad, 28 September 2025.

Eks Kepala Kepolisian ini menyatakan akan menyampaikan sejumlah kebijakan yang telah disepakati pemerintah pusat guna menghentikan kasus serupa. Satu di antara kebijakan itu adalah meminta Kepala Daerah proaktif mengawal program prioritas Prabowo Subianto ini.

Selain itu, Tito juga akan meminta Kepala Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia untuk mempercepat proses sertifikasi kelayakan, kebersihan, dan sanitasi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Ia berharap langkah ini bisa memperbaiki kualitas sajian pada program makan bergizi, sehingga tidak ada lagi siswa yang keracunan. "Jadi dapur punya sertifikat layak, higienis, dan sanitasinya yang diurus Dinas Kesehatan," kata Tito.

Adapun pemerintah sebelumnya menggelar rapat koordinasi lintas Kementerian. Pertemuan itu membahas langkah perbaikan program MBG usai melonjaknya kasus keracunan. Rapat digelar atas intruksi Presiden di Kementerian Kesehatan, Jakarta, pada Minggu, 28 September 2025.

Rapat yang berlangsung selama hampir tiga jam sejak pukul satu siang itu dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan sejumlah pejabat lainnya. 

Dalam rapat tersebut pemerintah menyepakati enam hal. Yaitu, menutup dapur bermasalah selama masa evaluasi berlangsung. Kedua, mengevaluasi kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG. 

Ketiga, SPPG diwajibkan untuk mensterilisasi seluruh alat makan dan proses sanitasi diperbaiki, khususnya kualitas dan alur limbah. Keempat, seluruh Kementerian, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan program MBG harus proaktif mengawasi program. 

Kelima, semua dapur MBG wajib memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS). Terakhir, pemerintah akan memberdayakan kesehatan masyarakat (puskesmas) dan unit Kesehatan sekolah (UKS) ikut memantau SPPG secara rutin.