Mendukbangga Sampaikan Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025

INFO NASIONAL - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menggelar Diseminasi Nasional Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025 (PK-25) di Auditorium Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, pada Rabu, 26 November 2025. Hasil dari Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025 (PK-25) yang dilakukan secara serentak pada 22 Juli hingga 21 Agustus 2025 ini disampaikan langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji.

Wihaji menjelaskan, PK-25 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta PP Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Keluarga (SIGA). PK-25 juga menjadi dasar dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

"Saya selaku menteri diminta untuk menyiapkan data yang akan saya laporkan kepada kepala BPS yang hasilnya akan diolah lagi dan kita kerjakan bersama," kata Wihaji.

PK-25 menghasilkan data yang bersifat operasional dan spesifik, yaitu by name by address, sehingga bisa digunakan untuk intervensi langsung kepada keluarga sasaran. Data ini juga mendukung evaluasi indikator kinerja pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 dan Rencana Strategis kementerian/lembaga terkait.

Wihaji menjelaskan, setiap tahun pihaknya melakukan pemutakhiran data. Sejak 2022, pemutakhiran dilakukan secara rutin setiap tahun untuk memastikan akurasi dan relevansi data dalam mendukung program prioritas seperti penurunan stunting, penguatan keluarga rentan, dan pengentasan kemiskinan berbasis keluarga.

"Tahun ini ada 12,7 juta data keluarga yang dimutakhirkan, sehingga dalam pemutakhiran pendataan keluarga 2025 jumlah keluarga pada basis data keluarga Kemendukbangga/BKKBN saat ini adalah 74.092.313 keluarga terdata atau mencakup 88 persen dari estimasi jumlah keluarga 88.121.992," ujarnya.

Dari pemutakhiran data ini, Wihaji melanjutkan, hasil atau kesimpulan yang didapat untuk jumlah keluarga di Indonesia tahun 2025 menurut tahapan siklus hidup yakni keluarga memiliki baduta (usia 0-23 bulan) mencapai 3.726.969 pada 2025 (tahun 2024 3.564.378); keluarga memiliki balita (usia 24-59 bulan) mencapai 10.183.018 (8.801.625 pada 2024); keluarga memiliki remaja (10-24 tahun dan belum pernah kawin) mencapai 46.739.887 (36.601.143 pada 2024); keluarga memiliki PUS (pasangan suami istri dengan istri berusia 15-49 tahun) 46.304.197 (40.434.011 pada 2024); dan keluarga memiliki lansia (lebih dari 60 tahun) 25.174.879 (21.157.348 pada 2024.

"Bupati, Wali Kiota, Gubernur silakan nanti diminta data ini, siapa saja, umurnya, dimana. Ini penting karena ini yang menjadi konsen kementerian kami untuk memastikan jangan sampai ada anak yang stunting dan pastikan mendapatkan MBG (makan bergizi gratis) untuk non-PAUD. Jadi jangan sampai ada masyarakat yang tidak mendapatkan hak-haknya," kata Wihaji.

Wihaji juga menjelaskan berdasarkan datanya ada 25,8 persen anak-anak yang kehilangan sosok ayah atau fatherless. "Artinya ada tapi seperti tidak ada, yakni sekitar satu dari empat keluarga yang memiliki anak di Indonesia pada tahun 2025 mengalami fatherless. Ini butuh perhatian yaa pak bupati, gubernur, wali kota, dan semua pihal terkait," ujarnya.

Wihaji menegaskan, tahun ini menjadi yang terakhir Kemendukbangga/BKKBN melakukan pemutakhiran pendataan keluarga karena akan dilakukan oleh BPS. "Jadi saya titip variabel indikatornya sama ya bu kepala BPS untuk pendataan ini. Tugas saya mengerjakan apa yang ibu kepala BPS data," ucap Wihaji.

Diseminasi ini menjadi momentum konsolidasi data keluarga yang dihimpun sepanjang 2025 oleh lebih dari 80 ribu kader pendata di seluruh Indonesia. Menteri Wihaji menegaskan bahwa pemutakhiran data bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan langkah strategis negara untuk memastikan setiap keluarga teridentifikasi, terpantau, dan terjangkau intervensi pembangunan.

Acara ini dihadiri Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh. Aris Marfai, Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen Pol. A. Rachmad Wibowo, dan perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN).

Hadir juga Gubernur Jambi Al Haris, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, para bupati dan wali kota, pimpinan kementerian/lembaga mitra, kepala perwakilan BKKBN provinsi, serta lebih dari 800 peserta luring dan ribuan peserta daring dari berbagai daerah.

Dalam acara ini, Wihaji juga memberikan penghargaan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, lembaga mitra, serta para pelaksana lapangan yang dinilai berhasil menjaga kualitas pemutakhiran data. Apresiasi ini menjadi bentuk pengakuan atas dedikasi daerah dan petugas lapangan dalam memastikan tersedianya data keluarga yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. (*)