1 month ago
9
Ilustrasi: Warga antre membeli beras saat Gerakan Pangan Murah (GPM) di Mejobo, Kudus, Jawa Tengah.(ANTARA/Yusuf Nugroho)
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumumkan pemerintah telah resmi menyalurkan 360 ribu ton bantuan pangan beras sepanjang Juli 2025, sebagai bagian dari program perlindungan sosial bagi keluarga rentan di seluruh Indonesia.
"Ini bukan sekadar bantuan, tapi bukti nyata kehadiran negara untuk menjaga daya beli rakyat, mengurangi beban rumah tangga, dan memastikan akses terhadap bahan pangan pokok, terutama beras," ujarnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Minggu (13/7).
Amran menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari strategi menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, di tengah dampak perubahan iklim dan dinamika ekonomi global.
Terkait dengan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), ia menekankan perlu dilakukannya pengawasan yang ketat agar penyaluran SPHP tidak salah sasaran.
"Bansos sudah pemerintah lepas langsung ke rakyat. Tapi untuk SPHP, saya tegaskan Bulog agar hati-hati. Jangan sampai bocor atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya minta tindak tegas mafia pangan," tegasnya.
Peringatan ini didasari oleh investigasi Satgas Pangan Bareskrim Polri terhadap dugaan pelanggaran sejumlah produsen besar yang diduga mengedarkan beras tidak sesuai standar mutu dan takaran. Temuan ini memperkuat pentingnya SPHP sebagai pengendali harga dan pelindung konsumen.
"SPHP bukan sekadar tambahan pasokan, tapi benteng dari praktik curang. Pelaksanaannya harus berintegritas dan diawasi ketat. Kalau ada yang nakal, kita tindak tegas," kata Amran.
Di sisi hulu, lanjut dia, Kementerian Pertanian terus memperkuat produksi beras melalui program pompanisasi, bantuan benih tahan kekeringan, dan percepatan tanam. Upaya-upaya tersebut terbukti menghasilkan produksi beras nasional Januari–Agustus 2025 yang diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, naik 14,09% jika dibandingkan dengan periode yang sama 2024 sebesar 21,88 juta ton.
"Kami pastikan produksi aman. Hal yang harus dijaga sekarang adalah distribusi dan tata niaganya. SPHP dan bansos adalah dua sisi mata uang, satu menjaga akses rakyat miskin, satu lagi menstabilkan pasar," jelasnya. (Fal/E-1)
