Menumbuhkan Kepercayaan, Meneguhkan Harapan

INFOTEMPO - Satu tahun sejak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memulai masa pemerintahannya, denyut optimisme terasa menguat di tengah publik. Arah kebijakan ekonomi nasional mulai menunjukkan pola yang berbeda: menegakkan kemandirian, menata ulang efisiensi, dan memperkuat fondasi investasi negara.

Survei nasional lembaga Intelligence and National Security Studies (INSS) mencatat 72,5 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran. Mayoritas responden menilai pemerintahan baru ini mampu menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan harga bahan pokok, dan memperlihatkan ketegasan dalam pengambilan keputusan strategis.

Survei dilakukan pada 19 September-5 Oktober 2025 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Direktur Riset dan Pengembangan INSS Ahmad Rijal mengatakan bahwa selain tingkat kepuasan yang tinggi, 74,7 persen publik juga meyakini kepemimpinan nasional saat ini mampu membawa Indonesia menuju kemajuan.

Menurutnya, hal ini mencerminkan dukungan publik yang kuat terhadap arah kebijakan dan visi pembangunan nasional.

"Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa publik merasakan arah kebijakan pemerintah yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Ini menjadi indikator positif terhadap stabilitas politik dan kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional," kata Rijal dalam keterangannya.

Tingkat kepercayaan publik yang tinggi ini menjadi modal sosial penting bagi pemerintahan yang tengah melakukan konsolidasi di berbagai sektor. Dari reformasi birokrasi hingga penataan ulang BUMN, pemerintah berupaya membangun kembali efisiensi dan kemandirian ekonomi dalam skala nasional.

Berdasarkan survey ini, publik menilai situasi nasional masih penuh tantangan. Hanya 30,5 persen responden melihat tanda-tanda perbaikan ekonomi, sementara 46,3 persen percaya pemerintah mampu menciptakan lapangan kerja.

Menurut INSS, daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja menjadi faktor kunci penguatan legitimasi pemerintahan. Untuk itu kebijakan ekonomi yang menyentuh sektor produktif masyarakat perlu diperkuat untuk menjaga optimisme publik terhadap pemerintah.

Arah Baru Kebijakan dan Kepercayaan Publik

Di tengah langkah besar itu, muncul satu lembaga baru yang mulai menjadi perbincangan public yaitu Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Didirikan di awal masa pemerintahan Prabowo, lembaga ini membawa misi strategis yakni mengubah paradigma negara dari sekadar pemilik aset menjadi penggerak investasi jangka panjang.

Meski masih berusia muda, Danantara mulai menanam kepercayaan. Survei Poltracking Indonesia yang dilakukan pada 3–10 Oktober 2025 menunjukkan tren positif terhadap lembaga ini. Sebanyak 35,2 persen responden menyatakan setuju terhadap pembentukannya, sementara 15,3 persen tidak setuju, dan sisanya belum menentukan sikap.

Namun, di antara mereka yang mengenalnya, dukungan publik melonjak tajam. 77,5 persen menyatakan setuju terhadap kehadiran lembaga ini, sementara hanya 17,8 persen yang menolak. Artinya, semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap peran lembaga ini, semakin besar pula penerimaan terhadap kontribusinya dalam lanskap ekonomi nasional.

Keyakinan publik terhadap kinerjanya juga tampak dari pandangan mereka terhadap dampaknya. Sebanyak 35,3 persen responden yakin lembaga ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dan di kelompok yang mengenalnya, tingkat keyakinan naik menjadi 74,6 persen.

Angka-angka itu menunjukkan satu hal penting: kepercayaan publik mulai tumbuh seiring dengan kejelasan arah dan mandat kebijakan ekonomi negara. Di tangan lembaga-lembaga yang mengemban fungsi strategis, negara sedang menata ulang peran investasi sebagai penggerak pembangunan berkelanjutan.

Harapan publik mulai tumbuh seperti benih yang ditanam di tanah baru: kecil, tapi menjanjikan. Bila dirawat dengan disiplin dan visi kebangsaan, kepercayaan itu dapat menjadi energi kolektif untuk membangun ekonomi nasional yang berdaulat, efisien, dan berkeadilan.