Pemkot Bandung Tetapkan 7.375 Pekerja Honorer Jadi PPPK

PEMERINTAH Kota Bandung memverifikasi dan memvalidasi 7.375 pegawai non-ASN yang nantinya ditetapkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu. Jumlah tersebut terdiri atas tenaga kesehatan, guru, dan layanan teknis pemerintahan.

“Penataan ini tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat. Kota Bandung sendiri sudah mengusulkan formasi dan mendapat persetujuan penuh dari Kemenpan RB,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Kota Bandung, Evi Hendarin dalam keterangan tertulis, Kamis, 2 Oktober 2025. 

Evi mengatakan, pegawai itu menyandang status paruh waktu tapi tetap masuk ke aparatur sipil negara (ASN) dan akan menerima hak dasar seperti gaji serta perlindungan sosial. “PPPK paruh waktu juga berstatus ASN, hanya saja skema penggajiannya berbeda, yaitu melalui belanja barang dan jasa. Mereka tetap memiliki kontrak kerja resmi serta perlindungan sosial sesuai ketentuan,” ujar dia. 

Menurut dia, kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu itu memperjelas status tenaga kerja honorer di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Bandung. Pengangkatan PPPK paruh waktu, kata dia, diharapkan bisa meningkatkan motivasi dan stabilitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan, layanan teknis pemerintahan, juga pendidikan. 

Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung Juniarso Ridwan mengatakan kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu itu menjadi langkah strategis dan menyokong pelayanan Pemkot Bandung. Skema ini menjadi jalan tengah bagi pegawai honorer di tengah larangan pengangkatan tenaga non-ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. 

“Kebijakan PPPK paruh waktu afirmasi yang adil bagi tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi. Dengan status baru ini, mereka akan mendapat kepastian tanpa melanggar aturan yang berlaku,” ujar Juniarso. 

Menurut dia, DPRD Kota Bandung akan ikut mengawasi proses pengangkatan PPPK paruh waktu agar tidak hanya sebatas solusi sementara bagi ribuan tenaga non-ASN di Kota Bandung.  “Hal yang terpenting, kebijakan ini harus konsisten dijalankan dan berkelanjutan. Jangan sampai berhenti di tengah jalan, karena keberlangsungan pelayanan publik di Bandung sangat bergantung pada tenaga-tenaga ini,” ujarnya.