Prabowo Bilang Jumlah Kasus Keracunan MBG 0,0017 Persen dari Total Penerima

PRESIDEN Prabowo Subianto mengakui bahwa terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Teranyar program itu mengakibatkan lebih dari 6.000 siswa keracunan usai menyantap suguhan MBG.

Namun, menurut Prabowo, dari total 30 juta penerima manfaat MBG, jumlah kasus keracunan yang terjadi di bawah satu persen. Kepala Negara menyampaikan itu dalam pidato penutupan Musyawarah Nasional Partai Keadilan Sejahtera yang keenam. 

"Tiga puluh juta anak dan ibu hamil tiap hari menerima makanan, bahwa ada kekurangan iya, ada keracunan makan iya. Kami hitung dari semua makanan yang keluar penyimpangan, kekurangan, atau kesalahan, itu adalah 0,0017 persen," ujar Prabowo di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Senin, 29 September 2025.

Menurut Prabowo, jumlah kasus keracunan itu tidak lantas menandakan kegagalan program prioritasnya. Sebab, kata dia, dalam 11 bulan jangkauan penerima MBG mampu menyaingi keberhasilan program serupa di Brasil. 

Ia mengatakan, Presiden Brasil bercerita kepadanya bahwa dalam satu tahun negara tersebut mampu menyuguhkan makan gratis yang menjangkau 47 juta penerima. Prabowo kemudian membanggakan pencapaiannya yang mendistribusikan makan bergizi kepada 30 juta penerima dalam 11 bukan kepemimpinannya. 

"Ada kekurangan ada, tapi manfaatnya sangat-sangat besar," tutur dia. Di hadapan para kader PKS, ia menekankan bahwa terdapat banyak anak di penjuru daerah yang sehari-hari makan nasi dengan garam. Sehingga bantuan makan ini ia anggap sebagai intervensi penting untuk pemenuhan gizi. 

Purnawirawan Jenderal TNI itu pun menyebutkan sejumlah antisipasi pemerintah dalam mencegah kasus keracunan makan terulang kembali. Salah satunya dengan pemberlakuan standar operasional prosedur yang harus ditaati satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). 

Pertama, kata dia, SPPG harus mencuci semua peralatan masak dengan teknologi modern sehingga membunuh semua bakteri. Lalu, Prabowo juga mewajibkan agar SPPG menyiapkan sebuah alat uji. "Sebelum didistribusi harus diuji dan langkah preventif lainnya," kata dia. 

Dia menekankan bahwa program MBG harus terus berjalan. Pasalnya ia menargetkan sebanyak 82,9 juta penerima akan mendapat jatah MBG di 2025. Sehingga ia ingin agar 50 juta calon penerima itu bisa lekas menikmati MBG. 

Hingga September 2025, program makan bergizi gratis telah menyebabkan korban keracunan lebih dari 6.000 siswa. Kasus teranyar sekaligus terbanyak terjadi di Kabupaten Bandung Barat dengan korban sebanyak 1.309 orang. 

Jumlah korban keracunan makan bergizi gratis terus melonjak. Hasil pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per 27 September 2025, tercatat total korban keracunan MBG mencapai 8.649 anak. Angkanya bertambah sebanyak 3.289 orang hanya dalam dua pekan terakhir.

Pemerintah telah menggelar rapat koordinasi lintas Kementerian untuk membahas penanggulangan kejadian luar biasa keracunan MBG. Rapat ini digelar di Kementerian Kesehatan, Jakarta, pada Ahad, 28 September 2025.

Rapat itu dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Kemudian hadir pula Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memaparkan ada enam poin perbaikan yang mereka sepakati dalam rapat tersebut. Pertama, pemerintah akan menutup satuan SPPG yang bermasalah. Kedua, pemerintah akan mengevaluasi kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG.

Ketiga, SPPG diwajibkan untuk mensterilisasi seluruh alat makan dan memperbaiki proses sanitasi. Keempat, semua Kementerian, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan program MBG ikut aktif dalam mengawasi program ini.

Kelima, Zulhas mengatakan pemerintah akan mewajibkan semua dapur MBG memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS). Terakhir, pemerintah akan memberdayakan kesehatan masyarakat (puskesmas) dan unit Kesehatan sekolah (UKS) ikut memantau SPPG secara rutin.

Dede Leni Mardianti berkontribusi dalam tulisan ini