RI Masih Dilewati Malaysia-Singapura Soal Rasio Warga yang Berbisnis

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyoroti rendahnya rasio jumlah penduduk yang berwirausaha di Indonesia dibandingkan negara tetangga. Pemerintah, menurutnya, tengah berusaha memperbaiki kualitas wirausaha agar Indonesia mampu mengejar standar negara maju.

"Walaupun datanya masih agak lama ya, rasio kewirausahaan kita itu baru 3,2% (dari jumlah penduduk). Malaysia, Thailand sudah di atas 4%, Singapura 8,6%. Negara maju rata-rata 10 sampai 12%. Nah, syarat untuk menjadi negara maju ya 10% sampai 12% (penduduk yang berwirausaha). Kita masih 3,2%," kata Budi dalam Penganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen di Kemendag, Kamis (27/10/2025).

Indonesia memang memiliki banyak wirausaha di kelas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun banyaknya pelaku UMKM bukan berarti seluruhnya memiliki daya saing memadai. Ia menilai masih ada pekerjaan rumah besar dalam meningkatkan kualitas para pelaku usaha kecil agar mampu menembus pasar yang lebih luas.

"Kita UMKM-nya banyak ya, tetapi kan tidak semua itu mempunyai daya saing. Baru 3,2%. Nah, ini tugas kita bersama. Jadi tidak kita tidak hanya sekedar menghitung berapa jumlahnya, ya, tapi kita juga menghitung kualitasnya, tidak hanya kuantitasnya," ujarnya.

Pemerintah menyiapkan berbagai program peningkatan kapasitas agar UMKM tidak hanya berkembang, tetapi juga naik kelas. Termasuk memperluas akses ekspor bagi seluruh lapisan pelaku usaha, tidak hanya perusahaan besar. UMKM harus didorong agar ikut menikmati peluang yang sama di pasar global.

"kita kita ingin yang menikmati ekspor itu tidak saja yang perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga menengah, termasuk kecil. Ya, kecil dalam hal ini adalah UMKM," katanya.

Mendag memaparkan inisiatif khusus untuk menumbuhkan ekonomi berbasis masyarakat melalui ekspor. Program UMKM Bisa Ekspor dan rencana pengembangan Desa Ekspor menjadi salah satu upaya memperluas jangkauan produk lokal hingga ke mancanegara. Budi menyebut pemerintah telah memetakan desa yang memiliki potensi ekspor dan akan memberikan pelatihan intensif agar produk mereka memenuhi standar global.

"Jadi kita ingin ekonomi kerakyatan itu muncul dari program-program seperti UMKM Bisa Ekspor. Kemudian kita nanti juga akan membuat program Desa Ekspor. Kita sudah mengidentifikasi desa-desa yang mempunyai potensi ekspor, nanti kita latih, kita ajari supaya bisa ekspor. Setelah produknya bagus ya, kemudian distandarisasi, kemudian kita ikutkan program UMKM Bisa Ekspor," jelasnya.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]