ANGGOTA Dewan Perwakilan Daerah daerah pemilihan Jawa Tengah Abdul Kholik menilai tantangan fiskal semestinya tidak dijadikan alasan untuk membebankan masyarakat. Dia menyatakan ini merespons demonstrasi di Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, yang dipicu rencana kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Abdul Kholik pun meminta pemerintah daerah untuk tidak memperberat beban warga Pati. “Memang ada tantangan fiskal yang sekarang cukup berat buat daerah, tetapi kami berharap tidak kemudian menjadi alasan untuk menaikkan pajak yang memberatkan masyarakat,” ucap Kholik pada Rabu, 13 Agustus 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Rencana kenaikan tarif PBB, dia melanjutkan, seharusnya dilakukan melalui proses dialog dengan masyarakat terlebih dahulu. Diskusi antara pemerintah dan masyarakat juga perlu dilakukan hingga ada titik temu pada angka kenaikan tarif yang bisa diterima oleh warga. “Kenaikannya proporsional, bisa meningkatkan pendapatan daerah, tapi tidak membebankan masyarakat,” ujar Kholik.
Adapun Pemerintah Kabupaten Pati, kata Kholik, saat ini dalam pemantauan Gubernur Jawa Tengah, Kementerian Dalam Negeri, hingga Presiden Prabowo Subianto. Dia pun kembali menekankan Bupati Pati Sudewo untuk mengedepankan dialog dengan warga untuk mencari kesepakatan. “Terutama tentu Pemerintah Kabupaten Pati dimonitor atau dipantau oleh Gubernur dan juga Kemendagri, karena kebetulan juga mendapat atensi dari Pak Presiden,” kata Kholik.
Bupati Pati Sudewo sebelumnya membuat kebijakan kontroversial menaikkan PBB-P2 sebesar 250 persen. Ia mengklaim keputusan itu sudah dibicarakan dengan berbagai elemen masyarakat.
Namun warga Pati menolak keputusan itu karena dianggap memberatkan masyarakat di tengah himpitan ekonomi saat ini. Sudewo saat itu berkukuh tidak akan mencabut keputusannya menaikkan pajak itu. Ia bahkan terkesan menantang masyarakat yang menentang kebijakannya itu dengan mengatakan jika massa yang dikerahkan 50 ribu pun akan dihadapinya.
Sikap itu menuai kecaman dari berbagai pihak. Demonstrasi pun digelar pada Rabu, 13 Agustus 2025. Demo Pati di halaman Kantor Bupati itu sempat memanas. Polisi menembakkan gas air mata dan water cannon ke arah massa rakyat yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur. Di tengah demo itu, Sudewo muncul dengan menaiki kendaraan taktis atau rantis milik polisi.
Sudewo yang mengenakan kemeja putih dan songkok hitam keluar lewat pintu kap atas mobil yang mirip tank tersebut. Mobil itu bergerak hingga halaman Kantor Bupati Pati.
Dia kemudian menyapa demonstran menggunakan pengeras suara. "Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya," kata politikus Partai Gerindra itu.
Namun, kedatangan Sudewo disambut lemparan botol air mineral. Petugas keamanan lantas melindungi Sudewo memakai perisai. Sudewo kemudian masuk kembali ke dalam mobil.
Jamal Abdun Nashr berkontribusi dalam penulisan artikel ini