Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Puan: Cermati Rekam Jejaknya

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani meminta pemerintah untuk mengkaji secara teliti usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada presiden ke-2 Soeharto. Masuknya nama Soeharto ke daftar calon pahlawan menuai polemik karena latar belakang kepemimpinannya di era Orde Baru.

Puan mengatakan DPR menghormati proses yang bergulir di Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Namun, ia mengingatkan supaya pemerintah mempertimbangkan bagaimana kepemimpinan Soeharto berjalan selama 32 tahun.

“Pemberian gelar pahlawan kita hormati prosesnya. Karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang,” kata Puan di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, pada Selasa, 4 November 2025.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu berharap bisa menghasilkan keputusan yang berlandaskan kajian secara matang. Sehingga pemberian gelar untuk Soeharto tidak dianggap sebagai keputusan tergesa-gesa.

“Karena juga penting bagaimana kemudian apakah hal tersebut memang sudah waktunya dan sudah perlu diberikan,” tutur cucu presiden ke-1 Soekarno itu.

Senada, politikus PDIP Guntur Romli sebelumnya menentang keputusan Kementerian Sosial yang mengusulkan Soeharto sebagai calon pahlawan nasional. Guntur berujar, rententan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia pada era kepemimpinan Soeharto seharusnya dipertimbangkan dalam pencalonan gelar pahlawan ini. 

Guntur lantas merincikan beberapa peristiwa yang terjadi zaman Orde Baru yang kemudian ditetapkan negara sebagai pelanggaran HAM. Di antaranya peristiwa 1965--1966; penembakan Misterius 1982--1985; Talangsari 1989; Rumah Geudong 1989--1998; penghilangan Paksa 1997--1998; Kerusuhan Mei 1998; Trisakti, Semanggi I dan II 1998--1999; dan pembantaian dukun santet 1998.

Menurut Guntur, jika Soeharto ditetapkan menjadi pahlawan nasional, maka akan ada perubahan besar dalam pengakuan peristiwa pelanggaran HAM tersebut. Pasalnya, Soeharto digulingkan karena keterlibatannya dalam kasus-kasus kontroversial tersebut.

"Kalau Soeharto mau diangkat jadi pahlawan, maka otomatis mahasiswa tahun 1998 yang menggerakkan reformasi dan menggulingkannya akan disebut penjahat serta pengkhianat," kata dia dalam keterangan tertulis pada Kamis, 23 Oktober 2025.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Istana sudah menerima daftar nama calon pahlawan nasional yang diusulkan Kementerian Sosial. Salah satunya adalah nama mantan presiden Soeharto. Usulan nama penerima gelar pahlawan akan dikaji Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan bersama Presiden dan akan diumumkan sebelum 10 November 2025.

Prasetyo mengatakan daftar nama calon penerima gelar pahlawan sedang dipelajari oleh Presiden. Ia mengatakan banyak nama yang diajukan, tetapi tidak mengungkapkan berapa nama yang masuk. “Mohon waktu, nanti kalau sudah waktunya dan Bapak Presiden sudah mengambil keputusan, nanti akan diumumkan. Tidak ada angka-angka yang baku mengatur berapanya.”

Ketua Dewan Gelar Fadli Zon mengatakan akan segera membahas usulan calon pahlawan nasional itu. Ia mengatakan penentuan pahlawan nasional biasanya dilakukan menjelang Hari Pahlawan, pada 10 November setiap tahunnya.

"Jadi, tentu sebelum 10 November kami akan menyampaikan hasil dari sidang Dewan Gelar kepada Presiden,” kata Fadli Zon.