Terpopuler Nasional: Istana Cabut Kartu Pers Jurnalis CNN Indonesia hingga Sosok J Dewan Pembina PSI

BERBAGAI peristiwa politik terjadi di penghujung September 2025. Salah satu yang paling disorot oleh publik belakangan ini ialah tindakan Biro Pers, Media, dan Informasi atau BPMI Sekretariat Presiden yang mencabut kartu identitas reporter CNN Indonesia, Diana Valencia.

Tindakan Istana itu dikecam berbagai pihak. Istana dianggap telah melanggar aturan kebebasan pers yang dijamin oleh undang-undang.

Berita lain yang juga mendapat atensi pembaca ialah soal kasus keracunan MBG. Ada juga berita tentang penjelasan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia atau PSI perihal sosok J yang ditunjuk menjadi dewan pembina partai berlogo gajah itu.

Pertanyaan itu ia ajukan ketika Prabowo meladeni wawancara cegatan usai melawat dari luar negeri pada Sabtu, 27 September 2025 di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Mulanya Prabowo menjelaskan tentang pertemuannya bersama sejumlah pemimpin negara dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah itu Prabowo berbalik badan menyudahi wawancara dan meninggalkan wartawan.

Diana lantas bertanya apakah Prabowo memberi instruksi khusus kepada Badan Gizi Nasional perihal kasus keracunan menu MBG yang belakangan ini terjadi. Mendengar pertanyaan itu, Prabowo kemudian berbalik badan dan menjawab. “Saya memonitor perkembangan itu. Habis ini, saya akan panggil langsung Kepala BGN dan beberapa pejabat,” ujar Prabowo, pada Sabtu, 27 September 2025.

Sejumlah narasumber yang mengetahui peristiwa ini bercerita, BPMI Sekretariat Presiden berkeberatan atas pertanyaan reporter CNN Indonesia itu. Mereka menilai pertanyaan tersebut di luar konteks kunjungan kenegaraan yang dilakukan presiden.

Setelah itu BPMI Sekretariat Presiden mencabut kartu liputan istana milik reporter tersebut. Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari mengatakan petugas dari BPMI Sekretariat Presiden datang langsung ke kantornya untuk mengambil kartu pers milik Diana pada Sabtu malam, 27 September 2025.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Nany Afrida menuntut Presiden Prabowo untuk meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat ihwal tindakan pencabutan kartu identitas pers. Dia mengatakan tindakan BPMI Sekretariat Presiden bentuk upaya membungkam kerja-kerja jurnalistik.

Dia mengatakan kewajiban memiliki SLHS ini salah satu evaluasi pemerintah dalam menangani kasus keracunan imbas mengkonsumsi menu MBG. Per akhir September ini, data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, korban keracunan MBG sudah mencapai 6.452.

Menurut Zulkifli, kasus keracunan ini akan terus terulang jika sertifikat kelayakan tidak dipenuhi. “Harus atau wajib hukumnya setiap SPPG punya SLHS,” ujar Zulhas pada Ahad, 28 September 2025.

Adapun SLHS merupakan pengakuan tertulis dari Dinas Kesehatan bahwa suatu usaha telah memenuhi standar baku mutu dan persyaratan kesehatan higienis serta sanitasi

Selain itu, Zulhas mengatakan dapur diwajibkan untuk mensterilisasi alat makan dan memperbaiki proses sanitasi, khususnya alur limbah. Pemerintah pusat, kata Zulhas, akan menggandeng pemerintah daerah, sekolah, pihak yang berkepentingan dalam MBG, dan seluruh masyarakat untuk turut serta mengawasi program tersebut. 

Ali menyebut Ketua Dewan Pembina PSI itu memang sengaja disebut berinisial J. Ali menyatakan sosok J memang tidak dikemukakan ke publik, tapi bukan lantaran tidak hadir saat pelantikan. 

Hal itu disampaikan Ahmad Ali usai menemui mantan presiden Joko Widodo di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Ahad, 28 September 2025. Ahmad Ali menepis kedatangannya ke kediaman Jokowi itu berkaitan dengan ajakan menjadi Dewan Pembina PSI.

Dia mengatakan pertemuan dengan Jokowi untuk melaporkan pelantikan DPP PSI pada Jumat, 26 September 2025. "Oh tidak. Ini kan sosialisasi pelantikan kemarin. Selesai pelantikan, datang, melaporkan sudah selesai pelantikan. Kemudian sebelum melangkah pasti meminta arahan-arahan dari beliau (Jokowi),” ujar mantan politikus Partai NasDem itu.