Terpopuler Nasional: Putusan Syuriah PBNU hingga Alasan Pemakzulan Yahya Cholil

KONFLIK internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menjadi topik yang paling disorot publik pada akhir pekan kemarin, Sabtu, 22 November 2025. Tiga artikel yang membahas konflik ini bahkan menempati posisi teratas sebagai berita terpopuler.

Satu di antara artikel tersebut ialah tentang rapat tindak lanjut PBNU atas putusan Syuriyah memecat Yahya Cholil Staquf dari posisi Ketua Umum PBNU. Berikut tiga artikel terpopuler di kanal Nasional Tempo selama Sabtu, 22 November 2025:

PBNU Gelar Rapat Tindak Lanjuti Putusan Syuriah yang Pecat Gus Yahya

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggelar rapat dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia yang dijadwalkan pada Ahad, 22 November 2025 di Surabaya. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya membenarkan hal itu. “Benar, undangan hanya untuk ketua PWNU se-Indonesia,” kata Ketua PCNU Surabaya, KH Masduki Toha kepada Tempo.

Masduki juga membenarkan bahwa rapat koordinasi itu untuk menindaklanjuti surat edaran Rais Aam NU yang meminta agar Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri. “Inggih (benar),” kata dia.

Sebelumnya, beredar petikan surat yang berisi kesimpulan hasil rapat harian Syuriyah PBNU di sosial media pada Jumat, 21 November 2025. Petikan surat berisi hasil rapat yang berjudul "Risalah Rapat Harian Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama" di Hotel Aston Jakarta pada Kamis, 20 November 2025.

Dalam surat ditandatangani oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar itu, terdapat dua poin penting hasil keputusan rapat. Yakni, Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya diminta mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu tiga hari sejak diterimanya keputusan rapat harian Syuriyah PBNU. Jika Yahya Staquf tidak mengundurkan diri dalam waktu tiga hari, Syuriyah PBNU akan memberhentikannya dari jabatan ketua umum PBNU.

Gus Yahya Dilengserkan Syuriyah, PWNU DKI: Kami Hargai Semua Pendapat

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta Samsul Ma'arif menanggapi risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang menginginkan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mundur dari jabatan ketua umum. Dia berujar hal tersebut bagian dari dinamika organisasi.

Samsul mengatakan dinamika itu menjadi kewenangan PBNU dan jajaran syuriyah. "Kami pada hakikatnya menghargai semua pendapat yang berkembang," kata dia ketika dihubungi Tempo pada Sabtu, 22 November 2025.

Dia berharap semua pengurus NU di seluruh tingkatan agar tidak berkomentar maupun berspekulasi apa pun mengenai dinamika ini. Sebab, ujar dia, pengurus wilayah dan tingkatan di bawahnya tidak memiliki wewenang untuk ikut campur persoalan antara PBNU dan jajaran syuriyah.

Alasan Pengurus Syuriyah Memakzulkan Gus Yahya dari Posisi Ketum PBNU 

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf diminta mengundurkan diri dari jabatannya. Permintaan pemakzulan ini muncul dalam salah satu poin risalah rapat yang digelar pengurus Syuriyah PBNU.

Rapat itu digelar di Hotel Aston Jakarta pada Kamis, 20 November 2025. "Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu 3 hari sejak diterimanya keputusan rapat Harian Syuriyah PBNU," demikian tertulis risalah rapat yang ditandatangani Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar.

Poin lain yang diputuskan dalam rapat itu, bila Yahya tidak mengundurkan diri dalam batas waktu yang sudah ditentukan, maka Syuriyah PBNU akan memberhentikannya dari kursi pimpinan organisasi.

Upaya pemakzulan Yahya disebut berkaitan dengan hadirnya akademikus zionis, Peter Berkowitz dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU beberapa waktu lalu. Peter Berkowitz pernah menulis buku Israel and The Struggle Over The International Laws of War, yang berisi membela Israel terhadap pelbagai kritik hukum internasional.

Forum rapat harian Syuriyah PBNU menilai, kehadiran narasumber yang berafiliasi dengan jaringan zionisme internasional telah melanggar nilai serta ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Mereka juga menilai kehadiran peneliti yang pro-zionis itu bertentangan dengan muqaddimah qanun asasi NU.

Syuriyah PBNU berpandangan, pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional NU dengan narasumber zionis melanggar peraturan organisasi. Tindakan ini dianggap telah mencemarkan nama baik PBNU, sehingga dalam Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025, pemberhentian fungsionaris perlu ditempuh.