Yahya Cholil: Rapat Syuriah Tidak Bisa Mencopot Ketua Umum PBNU

KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menanggapi Surat Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU yang meminta dirinya mundur. Menurut Yahya, surat itu tidak memenuhi standar organisasi. Sebab, tanda tangan harusnya dilakukan dengan digital.

"Kalau dokumen resmi itu tanda tangannya digital, sehingga benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kan zaman sekarang gampang sekali membuat tanda tangan scan. Maka kita lihat nanti," kata Yahya usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia di Hotel Novotel Samator Surabaya, Ahad dini hari, 23 November 2025.

Sebelumnya, beredar surat yang berisi kesimpulan hasil rapat harian Syuriah PBNU di media sosial. Dalam surat ditandatangani oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar itu, terdapat poin bahwa Gus Yahya diminta mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu tiga hari sejak diterimanya keputusan rapat harian Syuriyah PBNU.

Yahya juga mengatakan hasil rapat itu tidak memiliki wewenang dalam mencopot jabatan pengurus harian, termasuk Ketua Umum PBNU. Sebab, pencopotan jabatan diatur dalam aturan dasar aturan rumah tangga (AD/ART) PBNU. “Rapat harian syuriah menurut AD/ART tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum," ujarnya.

Terlepas dari itu, Yahya optimistis organisasinya bisa segera menyelesaikan konflik internal yang terjadi belakangan. Dia juga berharap agar segera menemukan jalan keluar terhadap masalah yang terjadi.

“Nahdlatul Ulama (NU) ini organisasi besar dan sudah mengalami segala macam gelombang dalam sejarahnya. Saya optimis NU punya kemampuan untuk mengatasi masalah ini dengan sebaik-baiknya,” kata Yahya.

Rapat koordinasi PBNU bersama jajaran PWNU se-Indonesia digelar usai risalah rapat Syuriyah beredar. Rapat berlangsung pada Sabtu, 22 November 2025 pukul 20.00 hingga Ahad dini hari pukul 01.00 WIB. Namun, dalam rapat itu, tidak terlihat sejumlah petinggi NU seperti Sekjen PBNU, Syaifullah Yusuf maupun Ketua PWNU Jatim, Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.