13 hours ago
3
Jakarta -
Pemerintah berusaha menurunkan harga tiket pesawat. Bahkan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sampai membentuk Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat.
Kini, menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, yang merupakan pihak dalam Satgas tersebut ada jurus baru dari Satgas untuk menekan harga tiket pesawat.
Salah satunya menghapus pajak suku cadang pesawat. Pajak ini dinilai berkontribusi ke mahalnya harga tiket pesawat. Budi Karya bilang, pajak suku cadang pesawat jika dihapus bisa memberikan efek ganda ke sektor lain.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sudah pasti bila pajak ini dihapuskan maka harga tiket bisa turun. Di sisi lain, industri suku cadang dan bengkel pesawat di tanah air juga bisa untung karena beban usahanya turun. Alhasil, ekspansi bisa dilakukan perusahaan dan membuka lapangan kerja.
"Yang mestinya sudah bisa dieksekusi yang pertama berkaitan dengan pajak atas suku cadang, karena pajak suku cadang itu memiliki multiplier effect. Satu sisi menurunkan harga tiket, kedua adalah memberikan lapangan pekerjaan di Indonesia," ujar Budi Karya ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2024).
Selain itu, apabila pajak suku cadang pesawat masih diterapkan, bisa saja maskapai di Indonesia mengalihkan kebutuhan perbaikan dan perawatan ke luar negeri karena harganya lebih murah
"Jadi kalau (suku cadang pesawat) dikenakan pajak, maka pesawat-pesawat yang dari Indonesia itu malah diperbaiki di luar negeri, sehingga ada capital flight yang diakibatkan oleh pajak atas suku cadang," ungkap Budi Karya.
Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati, kata Budi Karya, sudah menyetujui usulan penghapusan pajak suku cadang pesawat. "Itu sedang dibahas, tapi pada dasarnya Kementerian Keuangan setuju," lanjutnya.
Pajak Avtur dan penumpang juga diusulkan dihapus. Langsung klik halaman berikutnya
Selain pajak suku cadang, Budi Karya mengusulkan untuk menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) avtur dan PPN tiket pesawat.
Menurutnya, pembebanan PPN pada sektor penerbangan ini cuma terjadi di Indonesia. PPN diyakini juga menjadi biang kerok harga tiket pesawat mahal karena memberikan biaya tambahan bagi maskapai dan juga penumpang.
"PPN ini kan dikenakan pada avtur dan penumpang. Di beberapa negara tidak terjadi," ungkap Budi Karya.
Lebih lanjut, Budi Karya paham bila PPN dihapus pasti akan memberikan potensi kehilangan pendapatan pada negara. Namun, menurutnya nampaknya hal ini terpaksa dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga layanan penerbangan bagi masyarakat.
Menurutnya, sektor penerbangan menjadi satu-satunya layanan transportasi yang dikenakan PPN karena dinilai sebagai kebutuhan tersier atau mewah. Padahal, saat ini penerbangan menjadi kebutuhan masyarakat.
Banyak daerah yang mendambakan ada pesawat untuk alternatif transportasi. Khususnya, di daerah yang cukup terpencil, transportasi udara menjadi kunci konektivitas. Artinya, penerbangan bukan lagi barang mewah namun kebutuhan bagi masyarakat.
"Kami memahami bahwa apabila ini dihilangkan maka ada dampak kepada pajak dan yang lain, tapi harus dipahami bahwa yang namanya perhubungan udara ini satu satunya yang dikenakan PPN. Dahulu memang yang namanya penerbangan yang ada itu adalah kebutuhan tersier, tapi kalau sekarang coba semua mengharapkan ada penerbangan, katakanlah Wakatobi, ada tadi Kerinci," papar Budi Karya.
Swasta nantinya juga bisa ikut jualan Avtur. Langsung klik halaman berikutnya
Kebijakan berikutnya yang bakal dilakukan pemerintah adalah mengizinkan swasta menjual avtur di Indonesia. Selama ini hanya Pertamina yang menyediakan avtur di Indonesia.
Pemerintah ingin ada kompetisi pada penyediaan avtur dengan mengundang pemain lain atau yang disebut multi provider, sehingga harga bahan bakar pesawat kompetitif. Dengan begitu, beban maskapai berkurang dan harga tiket pesawat bisa turun.
Usulan ini sudah dibahas Satgas Penurunan Tiket Pesawat. Dalam diskusi di dalam Satgas dengan Luhut, Budi Karya bilang akan ada beberapa aturan yang harus diubah agar swasta bisa menjual avtur di Indonesia.
"Avtur dengan multi provider sudah dibahas dalam rapat dengan pak Menko. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki, kalau bisa diperbaiki akan ada penurunan avtur yang besar dan berdampak ke penurunan tiket," beber Budi Karya.
Budi Karya mengatakan, skema multi provider pada penyediaan avtur di Indonesia awalnya dicetuskan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
"Ya itu multiple provider itu, dan itu ada rekomendasi KPPU kalau avtur harus multi provider, jadi yang lain boleh mengusahakan juga," tutur Budi Karya.
