RI Ikut Aturan PBB, Kesehatan Finansial Masyarakat Jadi Prioritas

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan memperluas fokus kebijakan literasi dan inklusi keuangan. Nantinya, pemerintah akan mengikuti arah kebijakan global yang mendorong financial health atau kesehatan keuangan mencakup literasi keuangan dan inklusi keuangan

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto setelah melakukan pertemuan dengan utusan khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk "Financial Health," Ratu Belanda, Maxima.

Airlangga menjelaskan, skema kebijakan inklusi keuangan berjalan bertahap. Mulai dari perluasan akses, literasi, pemahaman produk perbankan seperti tabungan hingga penggunaan layanan keuangan lainnya.

"PBB sekarang mengubah bukan hanya financial inclusion tetapi financial health. Jadi kalau mungkin kalau scheme lainnya itu pertama inclusion dulu, kedua terkait dengan literasi, pengetahuan mengenai perbankan, ketiga tentu mengenai produk perbankan itu sendiri seperti saving, dan yang berikut adalah financial health," ujar Airlangga kepada wartawan di Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).

Tak hanya itu, dalam pertemuan Airlangga menjelaskan bahwa Ratu Maxima juga mengingatkan pentingnya edukasi keuangan yang tak hanya berfokus pada kepemilikan rekening. Tapi juga pada kemampuan masyarakat memiliki perencanaan finansial yang sehat.

Hal ini mengingat banyaknya produk pinjaman berisiko tinggi seperti pinjaman online atau pinjol.

"Terutama banyak program-program atau provide program yang terkait dengan pinjaman-pinjaman yang berisiko tinggi, termasuk pinjol dan yang lain, sehingga monitoring pemerintah itu menjadi penting. Nah ini hal yang tentu akan kami dorong ke depan terkait dengan financial health," ujarnya.

Berdasarkan pertemuan, Airlangga menegaskan akan memperluas mandat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memantau porsi pinjaman masyarakat agar tidak menghabiskan hingga 50% pendapatan untuk pinjaman.

"Pemerintah melalui OJK bisa monitoring orang per orang, jangan sampai mereka over hutang, jadi jangan sampai 50% penghasilannya sudah digunakan untuk pinjaman, sehingga itu tentu akan memberatkan masa depan mereka," ujarnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]