Soal Bandara IMIP, Prabowo Minta Tegakkan Aturan Tanpa Pandang Bulu

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk menegakkan aturan terhadap aktivitas di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Penegakan aturan tidak boleh pandang bulu.

"Arahan Bapak Presiden kepada kami, sebagai satgas dan sebagai Menteri ESDM, adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena enggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas atau melanggar," kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 26 November 2025.

Bahlil masih menunggu laporan dari tim mengenai dugaan aktivitas penambangan ilegal. Dia memastikan aktivis penambangan ilegal akan diproses secara hukum. 

"Menambang di area yang nikelnya atau tambangnya tapi tidak ada izin, akan diproses secara hukum," ujar dia. 

Dia mengatakan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat ini telah menurunkan tim ke Bandara IMIP. Namun, Bahlil mengaku tidak mengikuti acara itu. 

Bahlil menegaskan pihaknya hanya menangani rekomendasi terhadap hilirisasi nikel. Pengamanan dan fasilitas objek di bandara merupakan kewenangan kementerian teknis yang memiliki kewenangan. 

"Kementerian ESDM itu di bidang pertambangannya termasuk rekomendasi terhadap bagian hilirnya. Tapi dalam pengamanan obyek yang ada di bandara, itu merupakan kewenangan daripada menteri teknis," kata Bahlil

Sejumlah politikus sebelumnya mengklaim bandara IMIP, yang berlokasi di pusat industri nikel, beroperasi tanpa keterlibatan otoritas pemerintah. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Oleh Soleh, menyoroti kekosongan peran negara dalam pengawasan di area bandara IMIP.

Dia mengklaim tidak ada satu pun aparat pemerintah—baik otoritas penerbangan, Bea Cukai, maupun Imigrasi—yang dapat masuk ke area tersebut.

Atas dasar itu, Oleh Soleh mendesak Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, serta aparat pertahanan dan keamanan untuk mengambil langkah hukum dan penertiban.

“Ini harus diusut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu untuk menindak tegas siapa pun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara. Kedaulatan adalah harga mati,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Rabu, 26 November 2025.

Sementara Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menilai bandara yang tidak diawasi oleh Bea Cukai maupun Imigrasi sebagai suatu hal yang anomali. Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional itu menilai kedaulatan ekonomi Indonesia dapat terancam dengan keberadaan bandara tersebut.

Dia pun akan melaporkan temuan itu kepada Presiden Prabowo Subianto. "Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya,” kata Sjafrie dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman Kementerian Pertahanan pada Rabu, 26 November 2025.

Dian Rahma Fika berkontribusi dalam penulisan artikel ini