17 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - "Tentara bayaran" Amerika Serikat (AS) akan bertengger di Haiti. Ini terkait perjanjian terbaru yang dibuat pendukung terkemuka Donald Trump, Erik Prince, soal pasukan penjaga keamanan swasta di negeri itu, melalui perusahaannya Vectus Global.Prince menyatakan telah mencapai kesepakatan 10 tahun dengan Haiti. Tak hanya mencakup "perjuangan melawan geng-geng kriminal" di negara tersebut tetapi juga mengambil peran dalam memulihkan sistem pengumpulan pajak di negeri para bandit itu.
"Kami berharap bisa merebut kendali jalan-jalan utama dan wilayah dari geng-geng dalam waktu sekitar satu tahun," ujarnya dikutip Reuters, yang juga dimuat The Guardian, Jumat (15/8/2025).
"Salah satu ukuran keberhasilan utama bagi saya adalah ketika Anda bisa berkendara dari Port-au-Prince ke Cap Haitian dengan kendaraan biasa tanpa dihentikan oleh geng-geng," kata Prince.
Prince tidak bersedia memberikan komentar mengenai berapa banyak uang yang akan dibayarkan pemerintah Haiti kepada Vectus Global. Ia juga enggan menyebut berapa banyak pajak yang ia harapkan dapat dikumpulkan di Haiti.
Sebenarnya, Vectus mulai beroperasi di Haiti pada bulan Maret. Awalnya, perusahaan tersebut sudah berjaga-jaga di Haiti, menggunakan drone untuk melawan gangster.
Seorang sumber yang mengetahui operasi Vectus di sana mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut akan mengintensifkan upaya melawan bandit beberapa minggu mendatang. Vectus akan bekerja sama dengan polisi Haiti dan mengerahkan beberapa ratus pejuang terlatih dari AS, Eropa, dan El Salvador yang memiliki keahlian sebagai penembak jitu, spesialis intelijen dan komunikasi, serta menggunakan helikopter dan kapal.
Namun, keterlibatan jangka panjang dan peran dalam pengumpulan pajak baru pertama kali dilaporkan. Presiden baru dewan transisi Haiti, Laurent Saint-Cyr, tidak menanggapi permintaan komentar.
Perlu diketahui, Prince sendiri awalnya seorang mantan anggota U.S. Navy Seal. Ia mendirikan perusahaan keamanan militer Blackwater pada tahun 1997.
Ia menjual perusahaan tersebut pada tahun 2010 setelah beberapa karyawannya dihukum karena secara tidak sah membunuh 14 warga sipil tak bersenjata saat mengawal konvoi kedutaan AS di Lapangan Nisour, Baghdad, Irak. Namun, para pelaku tersebut diampuni oleh Trump selama masa jabatan pertamanya di Gedung Putih.
Sejak Trump kembali ke Gedung Putih, Prince telah memberikan saran kepada Ekuador mengenai cara memerangi geng kriminal. Ia juga mencapai kesepakatan dengan Republik Demokratik Kongo untuk membantu mengamankan dan mengenakan pajak atas kekayaan mineralnya.
"Sulit membayangkan mereka beroperasi tanpa persetujuan dari pemerintahan Trump," kata kepala program Haiti di Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Romain Le Cour Grandmaison, yang berbasis di Jenewa, Swiss.
(tps/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Haiti Membara, Warga Tuntut Pengamanan Kekerasan dari Geng Bersenjata
