TNI Klaim Tak Ada Penambahan Pasukan Baru di Intan Jaya Papua

TENTARA Nasional Indonesia atau TNI membantah informasi soal penambahan pasukan non-organik di Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua. Sebelumnya, kabar adanya penambahan jumlah pasukan TNI di sana dikabarkan membuat warga Kampung Jalai mengungsi sejak 11 September 2025.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Infanteri Candra Kurniawan, menegaskan tidak ada pengerahan pasukan baru. “Tidak ada penambahan pasukan TNI, yang dilakukan selama ini adalah pergantian personel yang masa tugasnya sudah selesai, sehingga digantikan oleh yang baru,” kata Candra kepada Tempo, Ahad, 14 September 2025.

Menurut Candra, penempatan personel TNI di pos-pos selalu terencana dan dikomunikasikan dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh, dan warga setempat. “Tidak mungkin menempati tanpa izin, karena kehadiran TNI adalah untuk melindungi masyarakat. Kemanunggalan TNI dan rakyat diperlukan di mana pun berada dan bertugas,” ujar dia.

Candra menyebut keberadaan pos TNI justru bertujuan menjaga keamanan warga sipil serta membantu pembangunan di wilayah yang kerap dilanda konflik bersenjata. “Seandainya ada pos dibangun di sekitar pemukiman, itu dengan pertimbangan prioritas untuk melindungi masyarakat,” kata dia.

Sebelumnya, laporan warga dan aktivis lokal menyebut kedatangan sejumlah personel TNI non-organik ke Kampung Jalai pada 11 September 2025. Pasukan itu dilaporkan menempati bangunan sekolah dasar Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Jalai, rumah guru, serta Gereja Katolik Jalai, tanpa izin pengelola. Warga juga menyebut ada rencana pembangunan pos baru di sekitar Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Jalai.

Pigai Wegobi, pemuda adat sekaligus Koordinator Grup Aksi Amnesty International Indonesia, mengatakan kehadiran pasukan membuat warga resah. “Kedatangan personel TNI atas nama keamanan negara, tapi keamanan warga sipil tak diperhatikan. TNI yang datang memicu warga sipil mengungsi. Jika tidak datang ke sana, warga sipil tak mungkin mengungsi,” kata Pigai.

Menurut Pigai, Laporan Koalisi Bersihkan Indonesia juga mencatat penambahan pos TNI di Intan Jaya dalam dua bulan terakhir, dengan sedikitnya empat sampai lima pos baru berdiri di Wabogopone, Eknemba, Sugapa Lama, dan Bilapa. Amnesty International pada 2022 bahkan mencatat setidaknya ada 17 pos militer di kabupaten itu. Pos-pos tersebut, menurut warga, kerap didirikan di fasilitas publik seperti sekolah dan gereja.

Intan Jaya merupakan salah satu daerah yang yang ditetapkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Operasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) sebagai sembilan wilayah atau zona perang milisi. Wilayah lain yang dimaksud adalah Kabupaten Yahukimo; Pegunungan Bintang; Puncak Jaya; Nduga; Maybrat; Dogiyai; Paniai; dan Deiyai.