SBY Optimistis Indonesia Sudah Bebas Malaria pada 2030

Presiden Ke-6 sekaligus Penasihat Khusus APLMA Susilo Bambang Yudhoyono dorong pemberantasan kasus malaria di Asia Pasifik, Badung, Bali, Selasa 17/6/2025.(Antara)

PEMERINTAH terus menunjukkan komitmen kuat dalam mengeliminasi malaria secara nasional. Target telah ditetapkan: seluruh wilayah Indonesia bebas malaria pada tahun 2030.

Penasihat Khusus APLMA sekaligus anggota Dewan Eliminasi Malaria Global Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan optimismenya terhadap capaian Indonesia. "Sekitar 79% wilayah Indonesia saat ini telah bebas malaria. Prestasi ini bukan sekadar angka statistik, melainkan hasil kerja keras tanpa lelah dari para tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, peneliti, dan para pemimpin bangsa ini," kata SBY dalam Asia Pacific Leaders Summit on Malaria Elimination ke-9, kemarin.

Presiden RI ke-6 itu juga menyoroti wilayah Papua yang masih menyumbang 93% dari beban malaria nasional, dan menekankan pentingnya komitmen lintas pemerintahan dalam menjawab tantangan tersebut.

Namun SBY yakin pemerintah Indonesia mampu menuntaskan eliminasi malaria secara menyeluruh.  "Itulah sebabnya saya bergabung dalam forum ini, karena memerangi malaria adalah hal yang sangat penting. Ini adalah tugas yang mulia dan penuh tantangan," kata SBY.

FOKUS DETEKSI KASUS
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, bahwa strategi nasional difokuskan pada peningkatan deteksi kasus dan pemberian obat antimalaria sebagai dua pilar utama. Saat ini Indonesia telah berhasil mencapai status bebas malaria di 476 dari total 514 kabupaten/kota, atau sekitar 79% wilayah. "Kami bertekad mencapai 100% eliminasi di seluruh wilayah Indonesia pada akhir 2030,” kata Budi.

Ia menyampaikan bahwa jumlah skrining malaria perlu ditingkatkan secara signifikan. Jika jumlah kasus diperkirakan mencapai 1 juta menurut WHO, maka minimal 8 juta tes harus dilakukan setiap tahun. “Itu artinya, jumlah skrining harus ditingkatkan hingga empat kali lipat,” jelasnya.

Selain pengobatan, upaya pencegahan juga diperkuat. Pemerintah, bersama Global Fund, secara rutin mendistribusikan sekitar 3,3 juta kelambu berinsektisida tahan lama setiap dua hingga tiga tahun.

Kerja sama lintas batas menjadi salah satu kunci keberhasilan, terutama di wilayah endemis seperti Papua. “Kemarin, kami baru saja menandatangani rencana aksi bersama dengan Menteri Kesehatan Papua Nugini untuk memastikan nyamuk penyebar malaria bisa kita kendalikan bersama,” ujar Menkes Budi.

Di dalam negeri, komitmen pemerintah daerah juga diperkuat. Enam gubernur dari wilayah Papua turut menandatangani kesepakatan dengan pemerintah pusat untuk mendukung eliminasi malaria. (H-1)