16 hours ago
1
Jakarta (ANTARA) - Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan kembali bahwa pencarian solusi yang adil atas sengketa di wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki India sebagai pilar utama kebijakan luar negeri Islamabad.
Komitmen tegas tersebut disampaikan oleh PM Sharif melalui pernyataannya yang dibacakan pada acara “Youm-e-Istehsal” yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta pada Selasa, menandai enam tahun sejak pemerintah India mencabut status otonomi khusus Jammu dan Kashmir pada 5 Agustus 2019.
“Saya ingin menegaskan kembali bahwa pencarian solusi yang adil atas sengketa Jammu dan Kashmir tetap menjadi pilar utama kebijakan luar negeri kami,” bunyi pernyataan PM Sharif.
Perdana menteri itu menuturkan bahwa “Youm-e-Istehsal” merupakan pengingat yang menyedihkan atas penolakan India terhadap perdamaian dan stabilitas, serta pilihannya untuk menerapkan kebijakan kekerasan dan tindakan sepihak.
Menurutnya, penyangkalan terus-menerus terhadap hak asasi, martabat, dan identitas rakyat Kashmir yang hidup di bawah pendudukan ilegal dan tidak berperikemanusiaan oleh India merupakan ancaman serius bagi stabilitas kawasan.
“Kami menegaskan kembali kecaman dan penolakan tegas atas tindakan ilegal dan sepihak India sejak 5 Agustus 2019 yang bertujuan mengubah struktur demografis dan lanskap politik Jammu dam Kashmir yang Diduduki India secara Ilegal, yang sepenuhnya melanggar hukum internasional, norma, prinsip, serta resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan,” ucap Sharif.
Sharif menilai upaya untuk India untuk membungkam kepemimpinan sejati rakyat Kashmir merupakan bagian dari agenda hegemonik dan ekstrimis yang lebih luas yang mendasari pendudukan ilegal India atas Jammu dan Kashmir.
Dirinya juga mengapresiasi tekad para pemimpin dan aktivis Kashmir, termasuk Shabbir Ahmed Shah, Muhammad Yasin Malik, dan Masarrat Alam Bhatt, yang terus-menerus bersama rakyat Kashmir melakukan perlawanan di tengah intimidasi tanpa henti di wilayah pendudukan ilegal India.
Menegaskan kembali pendirian Pakistan yang teguh agar masyarakat di Kashmir bisa meraih hak penentuan nasib sendiri yang tidak dapat dicabut, Sharif mendesak komunitas internasional untuk memastikan penyelesaian sengketa Jammu dan Kashmir menjadi prioritas global.
“Menghormati kehendak dan aspirasi rakyat Kashmir sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi di Asia Selatan,” tegas PM Sharif.
India dan Pakistan berbagi perbatasan sepanjang 3.323 kilometer yang sebagian merupakan perbatasan internasional. Ada juga garis kendali di Jammu dan Kashmir, serta Garis Posisi Tanah Aktual di wilayah sengketa Gletser Siachen.
Konflik antara Pakistan dan India mengenai penguasaan wilayah Jammu dan Kashmir telah berlangsung sejak 1947. Namun, ketegangan sempat meningkat pada akhir April lalu.
Tentara India, pada 30 April, mengatakan bahwa angkatan bersenjata Pakistan telah melepaskan tembakan tanpa provokasi di sepanjang garis kendali (LoC) dan perbatasan internasional di wilayah perbatasan Jammu dan Kashmir. India kemudian membalas secara proporsional.
Baca juga: Pakistan serukan penerapan resolusi DK PBB, akhiri konflik Kashmir
Baca juga: Iran siap jadi mediator India dan Pakistan untuk perdamaian
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
