Ibu Kota Tiba-Tiba di Ambang Darurat Nasional, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mendeklarasikan darurat nasional dan menjadikan Washington, D.C. sebagai wilayah federal. Ancaman ini muncul setelah perselisihan dengan Wali Kota Muriel Bowser, yang menyatakan polisi D.C. tidak akan bekerja sama dengan pihak Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE).

Sebelumnya, Trump menempatkan kepolisian metropolitan DC di bawah kendali federal langsung dan mengirim penegak hukum federal, termasuk anggota ICE, untuk berpatroli di jalanan.

Gerakan ini dikritik oleh banyak pihak sebagai tindakan yang melampaui batas federal. Para kritikus berpendapat bahwa langkah ini merusak hak-hak penduduk D.C. dan merupakan eskalasi besar dalam ketegangan antara pemerintah federal dan pemerintah kota.

Sebagai tanggapan, Bowser menandatangani perintah yang membatasi kerja sama polisi D.C. dengan ICE, khususnya dalam hal berbagi informasi tentang status imigrasi penduduk.

Trump menyalahkan "Demokrat Kiri Radikal" karena menekan Bowser untuk mengambil tindakan ini. Ia mengklaim jika polisi menghentikan kerja sama dengan ICE, "kejahatan akan kembali merajalela."

"Hanya dalam beberapa minggu (bila pasukan federal turun tangan). 'Tempat' ini benar-benar berkembang pesat... untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, hampir TIDAK ADA KEJAHATAN," kata Trump di Truth Social dikutip Reuters, Senin (15/9/2025).

Ancaman deklarasi darurat nasional oleh Trump dipandang oleh para kritikus sebagai upaya untuk mengambil alih kendali penuh atas kepolisian D.C. D.C. National Guard, tidak seperti Garda Nasional di 50 negara bagian lainnya, melapor langsung kepada presiden. Hal ini memberikan Trump otoritas unik atas pasukan keamanan di ibu kota.

Meski begitu, manuver Trump mendapatkan kritik keras dari Jaksa Agung D.C. Brian Schwalb. Ia menyebut langkah tersebut tidak diperlukan.

"Ini belum pernah terjadi sebelumnya, tidak perlu, dan melanggar hukum," tegasnya.

(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article 100 Hari, 200 Kasus Hukum: Trump 'Presiden Gugatan'-Rencana Berantakan