MENTERI Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemerintah memiliki alasan dengan menayangkan video capaian program Presiden Prabowo Subianto di layar bioskop. Meutya mengatakan penayangan video Prabowo itu merupakan bagian dari komunikasi publik yang dijalankan oleh pemerintah.
“Kami juga melihat ini sebagai bentuk transparansi publik. Publik harus tahu program-program yang sudah berjalan dan bagaimana pelaksanaannya,” kata Meutya di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, pada Senin, 15 September 2025.
Video Prabowo yang tayang di bioskop viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Video berdurasi satu menit itu diputar menjelang penayangan film di bioskop. Dalam video itu, pemerintah merilis data capaian program-program prioritas. Misalnya, pencapaian program makan bergizi gratis (MBG) yang diklaim telah menjangkau 20 juta penerima manfaat. Lalu pembukaan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih dan pengoperasian 5.800 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG di seluruh Indonesia.
Rekaman video Prabowo itu juga menyajikan data produksi total beras nasional yang mencapai 21.760.000 ton hingga Agustus 2025, cetak sawah baru hingga 225 ribu hektare, serta ekspor jagung sebanyak 1.200 ton di awal 20025.
Meutya Hafid menjelaskan, penayangan video Prabowo itu merupakan laporan capaian kinerja Kabinet Merah Putih. “Saya rasa salah satu tugas dari pemerintah untuk melakukan komunikasi dan juga transparansi dari program,” ujar politikus Partai Golkar itu.
Tayangan video Prabowo itu mendapat respons berbeda-beda di masyarakat. Sentimen positif dan negatif muncul dari warganet di media sosial. Misalnya, warganet justru mengajak penonton di bioskop agar masuk ke studio 15 menit setelah jadwal penayangan.
Saat dikonfirmasi, Meutya Hafid menolak berkomentar atas fenomena tersebut. “Saya rasa jawaban saya sudah menjawab,” kata dia.
Dosen Ilmu Sosiologi dari Universitas Negeri Jakarta Asep Suryana mengatakan sikap pemerintah yang terkesan memaksakan penayangan video pencapaian di ruang publik justru akan berimplikasi pada makin menurunnya tingkat kepercayaan publik. Asep mengatakan apa yang disajikan pemerintah dalam tayangannya video itu tak sesuai dengan situasi ril saat ini.
"Bukan melakukan evaluasi, justru pemerintah mengintervensi ruang publik dengan sajian yang selama ini menjadi protes keras publik," kata Asep.
Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Presiden Prabowo, Prasetyo Hadi, mengatakan penggunaan media publik sebagai medium penyampai pesan bukan sesuatu yang pelik. "Sepanjang tidak melanggar aturan dan tak mengganggu kenyamanan, keindahan, itu hal yang lumrah," kata Prasetyo dalam keterangan tertulis, pada Ahad, 14 September 2025.
Andi Adam Faturahman berkontribusi dalam tulisan ini.
Pilihan Editor: Operasi Senyap Prabowo Sebelum Reshuffle Kabinet