Komisi X akan Cek Langsung Distribusi Papan Digital Interaktif untuk Sekolah

WAKIL Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, komisi X akan mengecek langsung seperti apa proses distribusi interactive flat panel (IFP) atau papan digital interaktif ke sekolah-sekolah di daerah. Lalu mengatakan, sejauh ini belum mengetahui seperti apa bentuk IFP yang dikirim ke sekolah serta sejauh mana distribusi barang tersebut berlangsung.

Lalu mengatakan belum mendapatkan laporan apa pun dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) soal jumlah IFP yang sudah didistribusikan.

“Belum tahu. Ke daerah mana saja juga belum tahu. Yang kami tahu Kemendikdasmen memberikan form persetujuan menerima. Kalau sekolah tersebut menerima, ya dikirimkan. Kalau tidak, tentu tidak dikirimkan,” kata Lalu saat ditemui di Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin, 15 September 2025.

Adapun anggaran yang disetujui untuk program khusus digitalisasi pembelajaran, kata lalu, sebesar Rp 2 triliun. Anggaran itu sudah mencakup distribusi papan digital tersebut.

“Setahu kami, digitalisasi pembelajaran itu anggarannya Rp 2 triliun tahun 2025. Itu dalam bentuk instruksi presiden,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Lalu menjelaskan, sebelumnya Kemendikdasmen telah berdiskusi dengan Komisi X sebagai mitra kerja mereka soal distribusi IFP tersebut. Program itu, kata dia, merupakan mandat program langsung dari Kepala Negara untuk penyesuaian terhadap kemajuan dan perkembangan teknologi di dunia pendidikan.

“Presiden menginginkan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia ini tata cara pembelajarannya atau proses belajar-mengajarnya tidak lagi konvensional, harus mengacu kepada perkembangan teknologi,” ujar Lalu. “Nah, digitalisasi ini yang dianggarkan Rp 2 triliun berupa smart board (IFP),” kata dia.

Lalu mengaku tak tahu menahu ihwal harga barang maupun hal-hal teknis distribusi IFP ke sekolah-sekolah. Namun, dia memastikan untuk pengawasan distribusi dan pelaksanaan program tersebut tetap akan dikawal oleh Komisi X.