Mengapa Revisi UU Pemilu Perlu Dilakukan?

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah berencana merevisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) awal September kemarin. Presiden Prabowo Subianto, kata Yusril, ingin mereformasi sistem politik. Prabowo ingin partisipasi politik lebih terbuka kepada siapa saja.

"Tidak hanya orang-orang yang punya uang, artis yang menjadi politisi, tapi harus membuka kesempatan pada semua," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 5 September 2025.

Bagi dia, sistem politik sekarang membuat orang berbakat tidak bisa tampil ke permukaan. Sehingga selama ini hanya diisi oleh artis. Dia melihat keadaan ini berpengaruh terhadap kualitas anggota DPR.

"Kami lihat ada kritik terhadap kualitas anggota DPR sekarang ini, dan pemerintah menyadari hal itu," kata mantan ketua umum Partai Bulan Bintang ini. 

Ucapan Yusril disampaikan setelah demonstrasi di Jakarta dan berbagai wilayah lain di Tanah Air pada pekan terakhir, Agustus 2025. Masyarakat menuntut pembatalan kenaikan tunjangan anggota dewan yang dinilai tak sejalan dengan kondisi masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi.

Masyarakat lalu melakukan gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Gerakan ini merupakan rangkuman dari pelbagai tuntutan rakyat untuk pemerintah yang menjadi diskursus populer di media sosial. Salah satu tuntutan itu reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif

#Mengapa RUU Pemilu Perlu Direvisi? 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Revisi UU Pemilu menyampaikan sejumlah alasan reformasi partai politik dan pemilu perlu dituangkan dalam revisi UU Pemilu. 

Anggota Koalisi sekaligus peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, mengatakan sistem pemilu saat ini tidak bisa menghasilkan calon berkualitas. Alasannya, pemilih tidak memiliki keleluasaan untuk mendapatkan informasi calon dalam pemilu.

"Makanya mendapatkan wakil rakyat yang tidak punya kualitas yang cukup memadai," kata dia dalam webinar reformasi partai politik via zoom pada Senin, 15 September 2025.

Manajer Program Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Violla Reininda mengatakan sistem pemilu selama ini tidak menghasilkan prinsip check and balance yang efektif antara DPR dan pemerintah. Lembaga legislatif hanya menjadi cap dari kebijakan pemerintah pusat. Sehingga kekuasan legislatif tidak bisa menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif. 

"Anggota DPR dari partai politik yang dihasilkan sistem pemilu juga cenderung memiliki perilaku kompromis terhadap pemerintah," kata dia dalam webinar yang sama. 

Dia mengatakan partai politik dalam pemilu memiliki peran sentral yang diatur dalam konstitusi. Masalahnya, peran partai politik dalam sistem pemilu tidak dibarengi dengan akuntabilitas. "Tidak dibarengi ketatnya pengawasan dan tidak menghasilkan orang representatif," kata dia. 

Violla mencontohkan penggunaan dana kampanye oleh anggota DPR saat pemilu. Dana kampanye itu terus bermasalah karena tidak ada pengawasan dan transparansi. Ketidakterbukaan itu dibawa sampai calon menjadi anggota DPR. Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) juga tidak mewajibkan anggota DPR untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelolanya. 

Selain itu, Violla mengatakan partai politik berperan dalam menggerus kemurnian hasil pemilu. Dia menuding hasil pemilu merupakan kehendak elite partai bukan konstituen. Buktinya, masih banyak anggota DPR yang memiliki sifat patronase. Mereka tidak memiliki independensi untuk mengeluarkan sikap. "Semua pendapatnya harus sesuai arahan fraksi dan partai," kata dia. 

Semua itu yang menjadi catatan untuk melakukan revisi UU Pemilu. Dia pun mendorong revisi perlu mempertimbangkan caratan-catatan evaluasi dari pemilu sebelumnya. "Pun harus sesuai kebutuhan konstituen dan memperhatikan putusan MK," kata dia.

Kepala Divisi Advokasi Indonesia Corruption Watch atau ICW Egi Primayogha menduga maraknya korupsi di level eksekutif dan legislatif merupakan kegagalan padrai politik dalam menjalankan fungsinya. Mereka gagal mencetak kader berintegritas dan melihat rekam jejak kader itu. "Parpol gagal dalam rekrutmen," kata Egi dalam diskusi yang sama.

Egi mengatakan dana kampanye merupakan pintu masuk praktik korupsi ke depan. Dia menjelaskan kandidat pemilu membutuhkan uang banyak untuk melakukan kampanye. Dalam kondisi itu, mereka mengandalkan sumbangan dari berbagai macam pihak. Masalahnya, masyarakat tidak mengetahui sumber dana dan bagaimana dana itu dikelola. "Apakah dari sumbangan gelap, ilegal, atau hasil kejahatan," kata dia dalam video yang sama. 

Menurut Egi, informasi itu dibutuhkan masyarakat untuk mengawasi konflik kepentingan. Sebab, bisa saja pejabat yang dipilih akan memberikan proyek untuk pemberi sumbangan ketika pemilu. "Konsekuensinya mereka memberikan pengadaan atau jabatan pemberi sumbangan itu. Jadi rente dan korupsi ada di titik itu," ujar dia.

Direktur Eksekutif Perludem Heroik Mutaqin Pratama mengatakan ada 4 dimensi utama dalam UU Pemilu yaitu aktor pemilu, sistem pemilu, manajemen penyelenggaraan pemilu, dan penegakan hukum. Menurut Heroik, desain dari 4 aspek itu berpengaruh untuk melahirkan calon yang merepresentasikan politik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah ke depan. 

Masalahnya, setiap wacana revisi UU Pemilu hanya mementingkan aspek keuntungan pemilu semata. Misalnya, setiap pembahasan revisi UU Pemilu selalu berkutat kepada konversi suara terhadap kursi, ambang batas parlemen, pilihan desain pemilu, elektoral formula, dan syarat pencalonan. 

Padahal, ada aspek perlu dipertimbangkan. Aspek itu yakni menguatkan demokratisasi partai dalam proses rekrutmen. UU Pemilu memang mengatur rekrutmen demokrasi dan terbuka. Namun, Heroik menilai partai politik tidak pernah menerjemahkan pelaksanaan rekrutmen yang demokrasi dan terbuka. 

"Untuk itu ke depan diperlukan UU Pemilu yang menyentuh aspek reformasi pengorganisasian parpol dengan mengimplementasikan demokratisasi rekrutmen, " ujar dia.