Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana merespons peringatan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut akan menarik kembali dana program makan bergizi gratis (MBG) jika serapan anggarannya masih lambat.
Dadan mengaku tidak khawatir dengan ancaman tersebut. Ia meyakini anggaran awal MBG sebesar Rp 71 triliun akan segera terserap sesuai dengan target. "Kami tidak risau dengan yang begitu-begitu. Karena kami tahu apa yang mau kami lakukan," kata Dadan ketika ditemui di kantornya, Jakarta, pada Senin, 22 September 2025.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Adapun program makan bergizi gratis semula dianggarkan Rp 71 triliun hingga Desember 2025. Namun, pada Mei lalu Dadan memprediksi anggaran tersebut kurang. Ia lantas meminta tambahan anggaran sebesar Rp 50 triliun sampai akhir tahun. Menurut Dadan, Presiden Prabowo bahkan sudah mengalokasikan dana tambahan Rp 100 triliun untuk mempercepat penambahan penerima manfaat MBG.
Namun, tidak seperti rencana, realiasi anggaran MBG dinilai masih lamban. Dari total Rp 71 triliun pagu anggaran yang sudah disepakati pada 2024, dana yang saat ini sudah terserap baru sebesar Rp 17 triliun. Di samping itu, BGN juga masih memiliki Rp 9,1 triliun dana yang bintang satu alias dibekukan. "Tapi itu masih dalam proses kami buka bintang," kata Dadan.
Dia mengakui penyerapan dana MBG sempat lambat pada awal tahun terjadi lantaran masih penyesuaian. Pada Januari hingga Juli 2025, misalnya, BGN hanya mampu membuka ada 190 dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sehingga dana yang digunakan hanya Rp 190 miliar.
Namun, kata dia, dalam dua bulan atau per 18 September, sudah ada 8.344 SPPG dengan anggaran yang digelontorkan Rp 8,3 triliun. BGN bakal terus mengejar agar pada akhir September sudah ada 10 ribu dapur, sehingga pada awal Oktober sudah menyerap Rp 10 triliun tiap bulan. Pada Oktober, BGN menargetkan sudah akan ada sekitar 20 ribu SPPG dan pada November sudah terserap Rp 20 triliun.
Adapun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan bakal menarik kembali anggaran belanja kementerian/lembaga yang tak terserap. Semua kementerian/lembaga bakal disisir, termasuk anggaran program makan bergizi gratis.
Meski MBG merupakan program prioritas, Purbaya menuturkan perlakuannya tetap sama dengan program kementerian/lembaga lain. Kementerian Keuangan bakal membantu program itu, termasuk mengirim manajemen untuk mendukung MBG.
“Kalau pada akhir Oktober kami bisa hitung dan antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kami ambil uangnya. Kami sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau untuk mengurangi utang,” ucap Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 19 September 2025.
Menkeu menyatakan Badan Gizi Nasional telah setuju mengembalikan dana yang tak terserap. Bila tak ada sanksi, kata dia, kementerian/lembaga akan santai menggunakan anggaran. “Ini stick and carrot. Kalau bisa lebih cepat, ditambah lagi uangnya. Tapi hitungan kami tidak mungkin kelihatannya, maka kami mau lihat dan perbaiki. Kami bantu kalau bisa,” katanya.
Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini