Badan Gizi Nasional Akui Ada Anggota DPR Punya Dapur MBG

KEPALA Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana tak menampik ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi mitra program makan bergizi gratis atau MBG. Mereka memiliki dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang bertugas untuk memasak makanan.

Namun, Dadan mengaku ia baru mengetahui hal itu belakangan setelah dapur-dapur tersebut terverifikasi dan beroperasional. "Memang setelah kegiatan berjalan, kami melihat ada beberapa pemilik yang kami identifikasi seperti orang orang yang memang sudah kami kenal," kata Dadan Hindayana dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, pada Senin, 22 September 2025.

Dadan berdalih hal ini terjadi karena pihaknya murni memverifikasi dapur berdasarkan kemampuan para mitra memenuhi persyaratan. Menurut dia, semua warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi mitra program MBG. 

Lagi pula, Dadan menjelaskan, verifikasi calon dapur dilakukan berbasis portal pendaftaran dengan mempertimbangkan kelengkapan dan profesionalitas. Setiap harinya ada 100 verifikator yang akan mengecek mitra mana yang sudah memenuhi persyaratan di setiap tahapannya.  

Apabila yayasan tersebut mampu melengkapi persyaratan, seperti mempunyai lahan dan membangun dapur, maka verifikator akan meloloskannya menjadi bagian dari mitra MBG. Dadan memastikan pihaknya tidak mengetahui siapa saja pemilik yayasan yang mendaftar. 

Namun begitu, ia berujar penggerak program ini lebih banyak dikuasai oleh orang-orang yang sudah bergerak di sektor food and beverage (FnB). "Mereka bergerak di bidang tataboga, katering, kafe, dan bisnis FnB lainnya," kata Dadan. 

Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program unggulan Prabowo yang masuk dalam daftar janji kampanyenya pada konstestasi pemilihan presiden 2024 lalu. Program yang ditargetkan menjangkau 82,9 penerima manfaat ini membutuhkan dana sedikitnya Rp 71 triliun hingga Desember 2025.

Hingga sembilan bulan berjalan, berbagai kontroversi terus menyelimuti program ini. Satu di antaranya beredar kabar di media sosial mengenai keterlibatan anggota DPR dan DPRD di sejumlah daerah dalam kepemilikan dan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Warganet pun ramai-ramai mengkritik hal tersebut. 

"DPR mestinya jadi pengawas program pemerintah. Tapi kok soal MBG mereka adem ayem tanpa koreksi?" tulis pengguna @Herwi** di akun X pada 13 September 2025. Sebagian pengguna mengatakan keterlibatan DPR dan DPRD dalam bisnis MBG ini sudah menjadi rahasia umum. "Betul, di kampungku juga sama dikelola sama anggota DPR," tulis @aurafit0** di media sosial Tiktok pada 14 September 2025.